Masih bingung kenapa KTP tetangga bisa dapat bansos PKH dan BPNT, sementara yang lain tidak? Ternyata ada ciri-ciri khusus yang membuat KTP seseorang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Per Februari 2026, Kemensos telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan tidak semua KTP terdaftar dalam sistem penerima bansos.
Nah, artikel ini mengupas tuntas 5 ciri-ciri KTP yang dapat bansos PKH dan BPNT 2026, agar bisa mengecek kelayakan dan memahami mengapa beberapa KTP masuk daftar penerima sementara yang lain tidak.
Apa Itu PKH dan BPNT?
Sebelum membahas ciri-ciri KTP penerima bansos, penting memahami perbedaan antara PKH dan BPNT yang sering dianggap sama padahal berbeda mekanisme penyalurannya.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin dan miskin yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, balita) atau pendidikan (anak sekolah). Besaran bantuan bervariasi dari Rp750 ribu hingga Rp3 juta per tahun tergantung jumlah komponen keluarga.
Bantuan diberikan dalam 4 tahap setiap tahun (Januari, April, Juli, Oktober) dengan kewajiban memenuhi komitmen seperti memeriksakan kesehatan dan menjaga anak tetap sekolah. Jika komitmen tidak dipenuhi, bantuan bisa dikurangi atau dihentikan.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT adalah bantuan senilai Rp200 ribu per bulan yang disalurkan melalui Kartu Kombatnas (Kombo Bantuan Pangan) untuk membeli beras dan telur di e-warung atau agen bank yang ditunjuk. Program ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dasar tanpa syarat komitmen khusus.
Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penyaluran dan persyaratan. PKH mensyaratkan kehadiran komponen kesehatan atau pendidikan, sedangkan BPNT murni bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu berdasarkan data DTKS.
Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kunci utama seseorang bisa menerima bansos terletak pada pendataan di DTKS yang dikelola oleh Kemensos dan Dinas Sosial daerah.
DTKS adalah database yang berisi informasi lengkap tentang keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia. Data ini dikumpulkan melalui Pendataan Keluarga (PDK) yang dilakukan oleh petugas kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan aplikasi DTKS Mobile.
Setiap keluarga yang terdata diberi peringkat desil (1-10) berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah yang termiskin, sementara desil 10 adalah yang paling sejahtera. Penerima PKH umumnya berasal dari desil 1-2, sedangkan BPNT bisa sampai desil 3-4.
NIK yang tercatat di DTKS inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan penerima bansos. Jadi bukan sembarang KTP yang bisa dapat bantuan, melainkan hanya KTP dengan NIK yang sudah terdaftar dan terverifikasi di DTKS dengan kategori layak menerima.
Ciri-Ciri KTP yang Dapat Bansos PKH dan BPNT
Berikut 5 ciri utama yang membuat KTP seseorang terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT di 2026.
1. Terdaftar dalam DTKS dengan Desil 1-4
Ciri pertama dan paling mendasar adalah KTP tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan peringkat desil rendah.
NIK yang tercatat di DTKS artinya sudah pernah didata oleh petugas pendataan saat melakukan survei door-to-door. Data mencakup kondisi rumah, aset keluarga, penghasilan, jumlah tanggungan, akses pendidikan dan kesehatan, serta berbagai indikator kemiskinan lainnya.
Penerima PKH umumnya dari desil 1-2 yang merupakan kategori sangat miskin dan miskin. Sementara BPNT bisa menjangkau hingga desil 3-4 yang masuk kategori rentan miskin atau hampir miskin. Desil 5 ke atas biasanya tidak masuk daftar penerima bansos reguler.
Cara mengecek apakah NIK terdaftar di DTKS bisa melalui aplikasi Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id atau datang langsung ke kantor Dinas Sosial setempat. Jika NIK tidak terdaftar, maka mustahil bisa menerima PKH atau BPNT meski kondisi ekonomi pas-pasan.
2. Alamat KTP Sesuai dengan Domisili Aktual
Ciri kedua yang sering diabaikan adalah kesesuaian antara alamat yang tertera di KTP dengan tempat tinggal sebenarnya.
Banyak kasus KTP terdaftar di kampung halaman atau alamat lama, sementara orangnya sudah pindah ke kota lain atau alamat berbeda. Kondisi ini membuat data DTKS tidak akurat karena petugas akan mendata berdasarkan alamat KTP.
Jika saat pendataan petugas datang ke alamat KTP tapi orangnya tidak ada atau rumahnya kosong, maka data tidak bisa diinput atau bahkan dihapus dari database. Akibatnya, meski kondisi ekonomi sulit, bantuan tidak akan sampai karena alamat tidak sinkron.
Kemensos menekankan pentingnya memperbarui alamat KTP jika sudah pindah domisili. Proses pembaruan bisa dilakukan di Dukcapil setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari RT/RW dan kelurahan. Setelah alamat KTP diperbarui, baru bisa mendaftar ulang di DTKS melalui kelurahan atau kecamatan.
3. Memiliki Komponen PKH (Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah)
Untuk PKH khususnya, ciri ketiga adalah adanya komponen yang menjadi syarat penerima bantuan.
Komponen PKH terdiri dari kesehatan dan pendidikan. Komponen kesehatan mencakup ibu hamil dan anak balita (0-6 tahun) yang harus rutin memeriksakan kesehatan di Posyandu atau Puskesmas. Komponen pendidikan mencakup anak usia sekolah SD, SMP, SMA, atau sederajat yang wajib hadir minimal 85% hari sekolah.
Semakin banyak komponen dalam satu keluarga, semakin besar bantuan yang diterima. Keluarga dengan 1 ibu hamil dan 2 anak sekolah akan mendapat bantuan lebih besar dibanding keluarga tanpa komponen meski sama-sama miskin.
KTP yang terdaftar sebagai kepala keluarga atau ibu dengan komponen lengkap akan muncul di daftar PKH. Sebaliknya, keluarga miskin tanpa komponen kesehatan atau pendidikan tidak akan masuk PKH meski masuk DTKS, tapi bisa tetap dapat BPNT yang tidak mensyaratkan komponen khusus.
4. Tidak Memiliki Aset atau Penghasilan Tetap
Ciri keempat adalah kondisi ekonomi keluarga yang benar-benar pas-pasan tanpa aset berharga atau sumber penghasilan tetap yang memadai.
Indikator yang dinilai petugas saat pendataan meliputi kondisi fisik rumah (lantai, dinding, atap), kepemilikan kendaraan bermotor, aset elektronik, luas lahan, akses air bersih dan sanitasi, serta penghasilan bulanan. Keluarga dengan rumah tembok, motor lebih dari 1 unit, atau penghasilan di atas Rp3 juta per bulan kemungkinan besar tidak masuk kategori layak.
Data ini diinput ke dalam sistem dan dikalkulasi menggunakan algoritma untuk menentukan skor kemiskinan. Skor rendah berarti kondisi ekonomi buruk dan layak dapat bantuan. Skor tinggi berarti relatif mampu dan tidak prioritas.
Makanya sering terjadi tetangga yang terlihat lebih mampu malah dapat bansos, sementara yang terlihat susah tidak dapat. Bisa jadi data yang terekam di DTKS berbeda dengan kondisi aktual saat ini karena belum ada pembaruan data terbaru.
5. NIK Berstatus Aktif dan Valid di Dukcapil
Ciri kelima yang krusial adalah status NIK yang aktif, valid, dan tidak bermasalah di database Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
NIK ganda, NIK tidak valid, atau KTP yang sudah kadaluarsa akan otomatis terblokir dari sistem bansos. Kemensos melakukan sinkronisasi data dengan Dukcapil untuk memastikan hanya NIK aktif yang bisa menerima bantuan.
KTP elektronik yang sudah rusak, hilang, atau belum diaktivasi juga bisa menyebabkan masalah saat pencairan bansos di bank atau kantor pos. Penerima harus membawa KTP asli yang masih berlaku untuk verifikasi biometrik saat pengambilan bantuan.
Jika ada masalah duplikasi NIK (satu orang punya 2 NIK berbeda karena pindah domisili), segera lakukan penggabungan NIK di Dukcapil. NIK ganda akan membuat data terpecah dan berpotensi menghilangkan kelayakan penerima bansos karena sistem tidak bisa membaca dengan benar.
Tabel Perbandingan Penerima PKH dan BPNT
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut perbedaan karakteristik penerima PKH dan BPNT berdasarkan ciri-ciri yang sudah dijelaskan:
| Kriteria | PKH | BPNT |
|---|---|---|
| Target Desil | Desil 1-2 (sangat miskin) | |
| Syarat Komponen | Wajib ada (ibu hamil/balita/anak sekolah) | Tidak wajib |
| Besaran Bantuan | Rp750 ribu – Rp3 juta/tahun | Rp200 ribu/bulan |
| Pencairan | 4 tahap (Jan, Apr, Jul, Okt) | Setiap bulan |
| Kewajiban | Penuhi komitmen kesehatan/pendidikan | Tidak ada kewajiban khusus |
| Media Penyaluran | Tunai via bank/kantor pos | Non-tunai via Kartu Kombatnas |
| Durasi Penerima | Selama ada komponen aktif | Selama masuk kategori miskin |
Tabel di atas menunjukkan bahwa seseorang bisa menerima PKH dan BPNT sekaligus jika memenuhi kriteria keduanya, atau hanya salah satu jika hanya memenuhi syarat salah satu program.
Cara Mengecek KTP Terdaftar Bansos atau Tidak
Jika ingin memastikan apakah KTP sudah terdaftar sebagai penerima bansos PKH atau BPNT, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.
Melalui Website Cek Bansos Kemensos
- Buka browser dan akses cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai KTP
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP (huruf kapital semua)
- Klik “Cari Data”
- Sistem akan menampilkan status apakah terdaftar atau tidak
- Jika terdaftar, akan muncul jenis bantuan yang diterima
Cara ini paling mudah dan bisa diakses kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Namun kadang sistem error atau data belum terupdate real-time.
Via Aplikasi Cek Bansos
- Download aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store atau App Store
- Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Penerima”
- Masukkan NIK atau nama lengkap sesuai KTP
- Pilih wilayah domisili (provinsi, kabupaten, kecamatan)
- Klik “Cek Sekarang”
- Aplikasi akan menampilkan status kelayakan dan jenis bantuan
Aplikasi lebih praktis dan bisa menyimpan riwayat pencarian. Fitur notifikasi juga akan memberi tahu jika ada pembaruan status bansos.
Datang ke Kantor Dinas Sosial atau Kelurahan
Untuk hasil paling akurat, datang langsung ke Dinas Sosial kabupaten/kota atau kantor kelurahan dengan membawa KTP asli. Petugas akan mengecek database DTKS dan memberikan informasi detail tentang status pendataan, desil, dan kelayakan penerima bansos.
Jika belum terdaftar tapi merasa layak, bisa langsung mendaftar dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen pendukung untuk diverifikasi petugas.
Hubungi Call Center Kemensos
Bisa juga menghubungi call center Kemensos di nomor 1500-899 untuk menanyakan status bansos. Siapkan NIK dan data diri lengkap untuk verifikasi. Petugas akan mengecek database dan menjelaskan status terkini.
Alasan KTP Tidak Masuk Daftar Penerima Bansos
Meski kondisi ekonomi sulit, ada beberapa alasan mengapa KTP tidak masuk daftar penerima PKH atau BPNT.
Belum Terdaftar di DTKS
Penyebab paling umum adalah NIK belum masuk database DTKS karena tidak terdata saat pendataan. Bisa jadi saat petugas datang, keluarga sedang tidak ada di rumah atau pindah alamat sehingga terlewat dari pendataan.
Data Tidak Valid atau Ganda
NIK yang bermasalah seperti duplikasi, tidak valid, atau KTP kadaluarsa akan otomatis terblokir dari sistem. Harus segera diperbaiki di Dukcapil agar bisa masuk daftar penerima.
Desil Terlalu Tinggi
Meski merasa kurang mampu, bisa jadi penilaian petugas menempatkan keluarga di desil 5 atau lebih tinggi berdasarkan aset dan penghasilan. Desil tinggi artinya relatif lebih mampu dibanding yang desil 1-2.
Tidak Ada Komponen PKH
Untuk PKH, keluarga miskin tanpa ibu hamil, balita, atau anak sekolah tidak akan masuk daftar meski sudah terdaftar di DTKS. Program PKH khusus untuk keluarga dengan komponen kesehatan atau pendidikan.
Alamat KTP Tidak Sesuai Domisili
KTP masih alamat lama tapi sudah pindah ke tempat lain membuat data tidak sinkron. Bantuan tidak akan sampai karena pencairan berdasarkan alamat KTP yang terdaftar.
Sudah Pernah Dapat dan Dihapus
Penerima yang tidak memenuhi komitmen PKH atau dianggap sudah naik kelas ekonominya akan dihapus dari daftar. Pembaruan data dilakukan berkala dan bisa mengubah status penerima.
Cara Mendaftar Jika Belum Terdaftar
Jika merasa layak tapi belum terdaftar sebagai penerima bansos, berikut langkah untuk mendaftar atau mengajukan verifikasi ulang.
Mendaftar di DTKS
- Datang ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat
- Temui petugas pendataan DTKS atau bagian kesejahteraan sosial
- Sampaikan maksud untuk didaftarkan dalam DTKS
- Isi formulir Pendataan Keluarga (PDK) dengan lengkap dan jujur
- Serahkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya
- Tunggu petugas melakukan survei ke rumah untuk verifikasi data
- Jika lolos verifikasi, data akan diinput ke DTKS
- Proses bisa memakan waktu 1-3 bulan hingga data masuk sistem
Mengajukan Verifikasi dan Validasi
Jika sudah terdaftar tapi belum dapat bantuan, ajukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data:
- Datang ke Dinas Sosial kabupaten/kota
- Bawa KTP, KK, dan dokumen pendukung kondisi ekonomi
- Isi formulir pengajuan verval
- Jelaskan alasan pengajuan (kondisi ekonomi memburuk, ada komponen baru, dll)
- Petugas akan melakukan pengecekan ulang data dan survei lapangan
- Jika hasil verval menyatakan layak, data akan diajukan ke Kemensos
- Proses penetapan penerima baru berlaku untuk periode berikutnya
Penting untuk bersabar karena proses administrasi bansos melibatkan banyak tahap verifikasi dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga pusat.
Mitos dan Fakta Seputar Bansos PKH-BPNT
Ada banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang penerima bansos. Berikut klarifikasinya berdasarkan regulasi resmi Kemensos.
Mitos: Harus punya kartu tertentu untuk dapat bansos
Fakta: Tidak ada kartu khusus untuk mendaftar bansos. Yang penting NIK terdaftar di DTKS dengan kategori layak. Kartu Kombatnas atau KKS hanya alat pencairan bantuan yang diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima, bukan syarat untuk mendaftar.
Mitos: Bisa bayar agar masuk daftar penerima
Fakta: Pendaftaran dan penetapan penerima bansos sepenuhnya GRATIS. Jika ada oknum yang meminta uang dengan iming-iming memasukkan nama ke daftar, laporkan segera ke Kemensos atau polisi. Ini adalah tindakan pungli yang melanggar hukum.
Mitos: Bansos hanya untuk yang tidak punya pekerjaan
Fakta: Penerima bansos bukan berdasarkan status pekerjaan, tapi kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Pekerja harian lepas dengan penghasilan tidak menentu dan banyak tanggungan bisa lebih layak dibanding pengangguran tanpa tanggungan.
Mitos: Sekali dapat bansos, selamanya dapat
Fakta: Status penerima bansos bisa berubah setiap saat berdasarkan pembaruan data. Jika kondisi ekonomi membaik atau tidak memenuhi komitmen PKH, bantuan bisa dihentikan. Sebaliknya, yang tadinya tidak dapat bisa masuk daftar jika kondisi memburuk.
Mitos: Tetangga yang lebih mampu malah dapat bansos
Fakta: Penilaian kelayakan berdasarkan data yang tercatat di DTKS saat pendataan terakhir. Bisa jadi kondisi tetangga saat didata memang lebih buruk, atau data belum diperbarui sehingga masih terdata miskin padahal sudah membaik.
Kewajiban Penerima PKH
Berbeda dengan BPNT yang tidak ada kewajiban khusus, penerima PKH harus memenuhi komitmen tertentu agar bantuan tidak dikurangi atau dihentikan.
Komitmen Kesehatan
- Ibu hamil wajib periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan
- Balita wajib ditimbang dan diimunisasi rutin di Posyandu setiap bulan
- Pemeriksaan dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk (Puskesmas, Posyandu)
- Petugas kesehatan akan melaporkan kehadiran ke sistem PKH
Komitmen Pendidikan
- Anak usia sekolah wajib terdaftar dan aktif bersekolah
- Kehadiran minimal 85% dari hari efektif sekolah per bulan
- Jika sakit atau izin, harus ada surat keterangan resmi
- Sekolah akan melaporkan kehadiran siswa penerima PKH ke Kemensos
Verifikasi Komitmen
Setiap 3 bulan sekali, petugas Pendamping PKH akan melakukan verifikasi pemenuhan komitmen. Jika tidak terpenuhi tanpa alasan jelas:
- Pertama: Diberikan peringatan dan konseling
- Kedua: Bantuan dikurangi 10-20%
- Ketiga: Bantuan dihentikan sementara
- Tidak dipenuhi lebih dari 6 bulan: Dikeluarkan dari program PKH
Jadi penerima PKH tidak bisa hanya menerima bantuan tanpa tanggung jawab. Komitmen ini bertujuan memutus rantai kemiskinan generasi berikutnya melalui akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.
Kontak Layanan dan Pengaduan
Jika mengalami masalah terkait bansos PKH dan BPNT atau menemukan penyalahgunaan, berikut saluran pengaduan resmi yang bisa dihubungi:
Kementerian Sosial RI
- Call Center: 1500-899 (bebas pulsa)
- WhatsApp: 0811-1022-210
- Email: [email protected]
- Website: www.kemensos.go.id (menu pengaduan)
- Aplikasi: SAKTI Mobile untuk laporan langsung
Dinas Sosial Daerah
Hubungi Dinas Sosial kabupaten/kota setempat untuk pengaduan level lokal. Nomor kontak bisa dilihat di website resmi pemda atau datang langsung ke kantor Dinsos.
Ombudsman RI
Jika pengaduan ke Kemensos atau Dinsos tidak ditanggapi:
- Website: www.ombudsman.go.id
- Email: [email protected]
- Call Center: (021) 3100-012
Saluran Pengaduan Lainnya
- LAPOR! (lapor.go.id) untuk pengaduan online terintegrasi
- Aplikasi JAGA untuk laporan dugaan korupsi bansos
- Polisi atau Kejaksaan jika ada unsur pidana
Simpan bukti seperti screenshot penolakan, foto kondisi rumah, atau dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat pengaduan jika diperlukan.
Kesimpulan
Memahami 5 ciri-ciri KTP yang dapat bansos PKH dan BPNT membantu masyarakat mengecek kelayakan dan memahami mekanisme penetapan penerima bantuan sosial. Kunci utamanya adalah terdaftar di DTKS dengan desil rendah, alamat KTP sesuai domisili, ada komponen PKH untuk bantuan kesehatan-pendidikan, kondisi ekonomi benar-benar kurang mampu, dan NIK aktif valid di sistem Dukcapil.
Jika merasa layak tapi belum terdaftar, segera daftar di kelurahan atau kecamatan setempat dengan membawa dokumen lengkap. Proses memang membutuhkan waktu, tapi penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.
Terima kasih sudah membaca hingga selesai, semoga informasi ini bermanfaat untuk memahami sistem bansos dan bisa menjadi panduan bagi yang membutuhkan bantuan. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan rezeki yang halal dan berkah!
Sumber dan Referensi Berita
Artikel ini disusun berdasarkan data resmi Kementerian Sosial RI (www.kemensos.go.id) per Februari 2026, regulasi PKH dan BPNT terbaru, serta informasi dari Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Disclaimer: Kriteria dan mekanisme penetapan penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Informasi desil, besaran bantuan, dan persyaratan di atas berdasarkan regulasi terkini dan dapat mengalami penyesuaian. Disarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru melalui website resmi Kemensos atau menghubungi Dinas Sosial setempat untuk kepastian status dan kelayakan penerima bansos.
FAQ: Pertanyaan Seputar Ciri-Ciri KTP Penerima Bansos
1. Apakah semua KTP yang terdaftar di DTKS pasti dapat bansos?
Tidak, terdaftar di DTKS bukan jaminan otomatis dapat bansos. Hanya NIK dengan desil 1-4 yang masuk kategori prioritas penerima. Desil 1-2 untuk PKH, desil 1-4 untuk BPNT. Selain itu, untuk PKH harus ada komponen kesehatan atau pendidikan. DTKS hanya database awal, penetapan penerima melalui proses seleksi dan verifikasi lanjutan oleh Kemensos.
2. Bagaimana cara mengetahui desil KTP saya?
Cek melalui aplikasi Cek Bansos atau website cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK dan data diri. Jika sudah terdaftar, sistem akan menampilkan peringkat kesejahteraan (desil). Bisa juga datang langsung ke Dinas Sosial atau kelurahan untuk pengecekan lebih detail dan akurat.
3. Apakah bisa dapat PKH dan BPNT sekaligus?
Bisa, jika memenuhi kriteria keduanya. PKH untuk keluarga sangat miskin dengan komponen ibu hamil, balita, atau anak sekolah. BPNT untuk keluarga miskin dan rentan miskin tanpa syarat komponen khusus. Banyak KPM yang menerima kedua bantuan karena masuk desil 1-2 dan memiliki komponen PKH.
4. Kenapa KTP saya tidak dapat bansos padahal tetangga yang lebih mampu dapat?
Penetapan penerima berdasarkan data yang tercatat di DTKS saat pendataan terakhir, bukan kondisi aktual saat ini. Bisa jadi tetangga saat didata kondisinya memang lebih buruk, atau NIK Anda belum terdaftar di DTKS. Ajukan pendaftaran atau verifikasi ulang ke kelurahan jika merasa layak tapi belum terdaftar.
5. Apakah KTP elektronik yang rusak atau hilang bisa tetap dapat bansos?
Bantuan tetap cair karena sistem menggunakan NIK, bukan fisik KTP. Namun saat pengambilan bantuan di bank atau kantor pos, butuh KTP asli untuk verifikasi biometrik. Jika KTP rusak atau hilang, segera urus penggantian di Dukcapil agar tidak terhambat saat pencairan. Sementara menunggu, bisa menggunakan surat keterangan kehilangan dan resi pengurusan KTP baru.